Dialog

Tampilkan postingan dengan label sosial-ekonomi. Tampilkan semua postingan

Oleh: Andhika Rakhmanda

Delapan bulan menjelang perhelatan pemilihan presiden dan legislatif, perang narasi telah dimulai. Para kandidat dipoles sedemikian rupa dengan narasi-narasi yang mencitrakan mereka sosok peduli dan berpihak pada rakyat. Ada narasi identitas yang belakangan menjadi ingar-bingar dalam jagat media sosial.

Dalam narasi ekonomi rakyat, petani dan sektor pertanian biasanya selalu muncul paling depan. Politisasi petani memang bukan barang baru. Slogan-slogan reformasi agraria, swasembada pangan, hingga kesejahteraan petani seringkali dijadikan komoditi dalam kampanye-kampanye yang digalakkan para elite politik. Realisasi dari janji tersebut biasanya berupa subsidi kepada petani.

Pemberian subsidi ke petani merupakan salah satu kebijakan utama pembangunan pertanian yang telah lama dilakukan dengan cakupan yang massal. Pemberian subsidi tidak saja didasarkan oleh pertimbangan ekonomi, tapi juga karena desakan dan dorongan sosio-politik.

Hanya, beberapa kebijakan dinilai kurang tepat. Misalnya, berbagai penelitian menyatakan bahwa penggunaan pupuk pada usaha tani sawah telah berlebihan, sehingga pemberian subsidi harga pupuk akan memperparah keadaan. Namun, pemberian subsidi pupuk terus mendapat dukungan politik karena dipandang akan menolong petani yang sebagian besar masih hidup dalam kemiskinan.

Sejak program Bimas Nasional Tahun 1969, pemerintah menyediakan kredit dengan bunga rendah dan sarana produksi utama (bibit unggul, pupuk, dan pestisida) dengan harga yang disubsidi. Kebijakan subsidi harga input ini dipadukan dengan kebijakan stabilisasi harga output melalui penetapan harga dasar gabah dan pengamanannya oleh Bulog.

Setiap tahun, sebelum masa tanam musim hujan, pemerintah menetapkan harga pupuk kimia, pestisida, bibit unggul, dan harga dasar gabah. Ini semua sebagai insentif untuk mendorong adopsi teknologi dan peningkatan produksi padi.

Penurunan pemberian insentif dimulai pada akhir tahun 1980-an. Kebijakan tersebut diawali dengan penghapusan subsidi pestisida, pengurangan subsidi pupuk K, dan irigasi (Simatupang & Rusastra, 2004). Kebijakan insentif bagi petani padi yang masih dipertahankan adalah harga dasar gabah. Namun, kebijakan ini tidak sepenuhnya efektif karena gabah yang ditampung di Bulog hanya berkisar 5-7 persen dari total produksi petani. Akhir-akhir ini malah terjadi disinsentif. Sebab harga pasaran gabah dan beras sudah lebih tinggi dari harga pembelian pemerintah (HPP).

Subsidi pupuk kadang tidak bermakna, karena proporsi biaya usaha tani dari komponen pupuk tidak besar. Pernah timbul debat antara subsidi untuk pupuk versus subsidi gas untuk pabrik pupuk. Karena banyak kepentingan bermain di area ini, maka pernah juga disarankan untuk "mengembalikan subsidi pupuk kepada petani." Satu hal yang belum pernah dicoba secara serius adalah subsidi harga output, walaupun banyak pihak yang menyuarakannya.

Sedang subsidi input bentuknya adalah subsidi benih, pupuk, bantuan traktor untuk olahan tanah, dll, maka dalam subsidi output, pemerintah membayar sekian rupiah dari tiap kilo produksi petani. Penyaluran subsidi output dapat langsung ke petani melalui kelompok tani (gapoktan). Sementara itu, pada subsidi input, penyaluran dana subsidi ke produsen penyedia sarana produksi, yakni pabrik pupuk, produsen benih, dan pabrik pestisida sehingga subsidi kurang dirasakan petani.

Jika subsidi output yang dipilih, maka benih dan pupuk serta sarana produksi lain dapat dicari sendiri dan dapat lebih tepat sesuai dengan kebutuhan petani. Masalah yang terjadi dalam pola subsidi input selama ini, benih dan pupuk yang disubsidi seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan petani.

Selama ini pemerintah dan penyuluh mendistribusikan benih dan pupuk yang telah disediakan dengan anggaran pemerintah. Pada subsidi output, penyuluh dapat memberi informasi di mana petani dapat membeli input produksi dengan harga dan kualias yang baik.

Terakhir, pola subsidi output dapat mempersempit ruang korupsi yang bisa terjadi pada subsidi input dengan modus fee nilai proyek, penggelembungan harga benih, manipulasi jumlah benih yang telah disebarkan, manipulasi harga ekonomi pupuk, penggelembungan biaya beli gas untuk bikin pupuk urea, dll.

Kini, berbagai pihak menanti keberanian para calon pemimpin yang akan berkontestasi dalam Pemilu 2019 untuk menggagas subsidi output sebagai langkah fundamental dalam membenahi sektor pertanian. Tahun lalu, Kementerian Pertanian mengklaim produksi beras dalam negeri surplus 17 ton.

Namun, di satu sisi, Bulog malah mengimpor 500 ribu ton. Sebab tidak mampu membeli beras petani yang harga pasarnya di atas HPP. Pola subsidi harga output akan membantu Bulog dalam menyerap beras yang dimiliki petani, sehingga cita-cita swasembada pangan dapat tercapai.

Penulis Alumni Fakultas Pertanian UGM, Yogyakarta

Artikel ini telah dimuat dalam Koran Jakarta, 06 September 2018

Korupsi suap perizinan ekspor benih lobster bukan hanya berdampak pada kerugian negara dan rusaknya moral pengelolaan negara, lebih jauh bisa berdampak pada kehancuran sumber daya perikanan lobster dalam jangka panjang. Mengapa demikian? Karena tindakan tersebut merusak upaya pengelolaan perikanan atau regulasi yang dibuat berdasarkan kajian akademis.

Sumber daya ikan yang cenderung bersifat terbuka (open access) akan mengarah pada pengelolaan yang tidak efesien. Hal ini disebabkan karena terlalu banyaknya input perikanan yang digunakan sementara manfaat ekonomi yang dihasilkan sangat kecil bahkan nihil. Oleh karena itu diperlukan regulasi untuk menghasilkan pengelolaan perikanan yang efesien, baik secara ekonomi, sosial, maupun teknis.

Gordon (1954), Scott (1955), dan Crutchfiled (1961) pada awal lahirnya teori ekonomi perikanan memublikasikan pembuktian bahwa perikanan yang tidak diatur (unregulated) akan cenderung menempatkan upaya penangkapan pada tingkat yang melebihi tingkat optimal sehingga over investasi akan terjadi dan perikanan berada pada tingkat yang tidak efesien secara sosial dan ekonomi.

Huppert (1988) juga menunjukkan bahwa banyak sekali bukti empiris yang menunjukkan bahwa perikanan tangkap cenderung menguras stok dan mengakibatkan overcapitalism. Semakin bernilai ekonomi sumber daya ikan, seperti tuna, salmon, lobster dan sejenisnya, semakin tinggi pula kecenderungan pengurasan jika tidak dilakukan regulasi.

Salah satu bentuk regulasi perikanan yang paling umum dan sederhana adalah bentuk pengendalian melalui pemberian izin. Dengan menerapkan perizinan, bukan saja ekstraksi dapat dikendalikan, melainkan juga pemerintah memperoleh penerimaan dari sumber daya ikan.

Sumber daya ikan adalah aset yang mana kepemilikan publik diwakilkan kepada pemerintah. Pemerintah sebagai wakil publik dari pemilik sumber daya ikan tersebut diberikan mandat untuk ”memanfaatkan” sumber daya seoptimal mungkin melalui rezim sole owner. Oleh karena itu, proses pembuatan regulasi dan perizinan terkait pemanfaatkan sumber daya ikan selalu didasari oleh kajian berbasis biologi, sosial, dan ekonomi.

Dalam konteks kebijakan ekspor benih lobster inipun, pemerintah Indonesia melalui Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga melakukan berbagai kajian mengenai sifat biologi, status dan dinamika stok, keadaan sosial, serta potensi ekonomi dari sumber daya lobster untuk memastikan bahwa usaha perikanan lobster tetap lestari dan berkelanjutan, meskipun terdapat berbagai perdebatan.

Namun tindakan korupsi oleh penerima mandat menjadikan regulasi yang dibuat berbasis kajian tersebut hanya gimik dan mengembalikan pengelolaan perikanan ke rezim open access dengan oli suap yang bersifat rakus dan ekstraktif.

Penulis berpendapat, di tengah karut-marutnya proses perizinan dan penetapan kuota penangkapan, minimnya data yang mendukung pendugaan stok, dan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum; membiarkan benih lobster ditangkap untuk tujuan komersial dalam skala besar (ekspor) tentu akan mengancam keberlanjutan usaha lobster itu sendiri.

Australia, negara yang telah melakukan penelitian tentang lobster selama lebih kurang 20 tahun dengan sistem penegakan hukum yang baik saja, tidak menangkap dan menjual benih lobster dari alam. Mereka memilih menangkap lobster pada ukuran konsumsi baru kemudian menjual atau mengekspornya. Itu pun dengan pembagian kuota penangkapan (melalui perizinan) dan pengawasan yang ketat.

Atau mengembangkan budidaya melalui riset, meskipun budidaya di Australia tidak menjadi prioritas karena dinilai tidak feasible (paradigma budidaya di Australia mensyaratkan benih yang dibesarkan adalah dari hasil pembenihan, bukan ditangkap dari alam). Hal ini meningkatkan nilai hasil penjualan ekspor Australia menjadi tiga hingga empat kali lipat sejak kebijakan tersebut diberlakukan.

Melalui pengaturan kuota penangkapan yang berbasis data bio-ekonomi, Pemerintah Australia menjamin kegiatan penangkapan lobster feasible dan menguntungkan dalam jangka panjang. Pada perikanan yang tidak diatur, jumlah armada perikanan akan cenderung meningkat melebihi kapasitas optimal yang diperlukan. Akibatnya produktivitas akan menurun sehingga akan mengurangi pendapatan nelayan yang bisa berujung pada kemiskinan. Hal tersebut juga berlaku untuk perikanan yang diatur tapi terjadi penyelewengan.

Gagasan pengembangan budidaya lobster di Indonesia oleh KKP, baik pembenihan maupun baru sebatas pembesaran, adalah baik dan patut dicoba. Namun untuk melakukan ekspor benih yang ditangkap dari alam, selama belum ada perbaikan pada aspek ketersediaan data perikanan dan tata kelola perikanan utamanya perizinan, pengawasan, dan penegakan hukum, sebaiknya tidak dilakukan.

Kasus korupsi di bidang perikanan ini menjadi preseden yang buruk bagi pengelolaan perikanan kita. Sebuah ironi, ketika jutaan nelayan di negeri maritim ini masih menjadi kelompok masyarakat termiskin, sang menteri sebagai penerima mandat malah melakukan korupsi.

Ke depan, para pemangku kebijakan dan ASN di bidang perikanan harus menyadari seberapa besar dampak dari tindakan yang mereka lakukan pada sumber daya perikanan yang pada akhirnya akan berakibat pada hajat hidup masyarakat dalam jangka panjang.

(Andhika Rakhmanda, Pegiat Forum Kajian Perikanan)

Artikel dipublikasikan di Kompas, 3 Desember 2020

Oleh: Awalil Rizky*

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar, berupa nominal pengeluaran dalam rupiah, yang kemudian dinyatakan dalam ukuran Garis Kemiskinan. Orang disebut miskin jika rata-rata pengeluarannya kurang dari Garis Kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia selama periode tahun 1976 - Maret 2019 cenderung turun tiap tahun. Sesekali mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 1998, 2002, 2006, dan 2015.

Jumlah penduduk miskin berkurang drastis dalam waktu yang relatif singkat selama lima tahun pada kurun tahun 1976-1981. Berkurang sebanyak 13,60 juta orang, dari 54,20 juta menjadi 40,60 juta orang. Penurunan pada tahun berikutnya berlangsung lebih lambat. Perlu waktu 15 tahun untuk mengurangi penduduk miskin sebanyak 18,10 juta orang. Dari 40,60 juta orang (1981) menjadi 22,50 juta orang (1996).

Perhitungan jumlah penduduk miskin selama dua periode tadi berdasar metode yang sama. BPS kemudian mengubah metodenya, yang mencakup kebutuhan dasar yang lebih luas, mulai tahun 1998. Perhitungan dengan metode ini dilakukan pula untuk kondisi tahun 1996.

Oleh karenanya, data tahun 1996 memiliki dua versi. Dalam versi lama, jumlah penduduk miskin adalah sebanyak 22,50 juta orang. Dalam versi baru sebanyak 34,01 juta orang.

Dalam perhitungan metode baru yang dipakai hingga kini, penduduk miskin sebenarnya hanya berkurang sebanyak 8,87 juta orang selama 23 tahun. Dari 34,01 juta orang (1996) menjadi 25,14 juta orang (2019).

Penurunan yang tampak amat kecil dalam kurun waktu yang lama itu terutama disebabkan oleh krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada tahun 1997/1998. Terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin yang amat signifikan, sebanyak 15,49 juta orang. Dari 34,01 juta orang (1996) menjadi 49,50 juta orang (1998).

Pencapaian selama belasan tahun terhapuskan oleh krisis ekonomi yang berlangsung selama 1,5 tahun. Dan untuk menurunkan kembali ke jumlah yang sama, butuh waktu selama sepuluh tahun.

*) Penulis adalah Chief Economist Institut Harkat Negeri

Oleh: Andhika Rakhmanda

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) RI nomor 56 Tahun 2016 kembali memakan korban. Sejak akhir Agustus 2018, berbagai media lokal dan nasional memberitakan bahwa penyidik Dit Polair Polda DIY menetapkan dua nelayan warga Samas Sanden dan Srandakan sebagai tersangka penangkapan kepiting di laguna Depok akibat dinilai melanggar Permen KP nomor 56/2016 tentang larangan penangkapan dan/atau pengeluaran lobster, kepiting, dan rajungan dari wilayah Negara Republik Indonesia.

Kejadian ini memicu retaknya hubungan nelayan dengan Polair yang selama ini telah bekerjasama dalam hal pengawasan keamanan di laut. Nelayan kecewa karena mereka ditersangkakan, sementara mereka belum mengetahui Permen tersebut.

Lahirnya Permen KP nomor 1/2015 jo Permen KP nomor 56/2016 dilatarbelakangi oleh kekhawatiran akan berkurangnya stok sumberdaya crustacea (udang-udangan), khususnya lobster, yang terindikasi dengan adanya tren penurunan volume ekspor lobster konsumsi dari Indonesia pada rentang tahun 2012 - 2014.

Tercatat volume ekspor lobster pada tahun 2012 mencapai 5.300 ton senilai 50,6 juta dolar AS, dan pada tahun 2013 mengalami penurunan dengan volume ekspor mencapai 5.150 ton senilai 69,9 juta dolar AS. Penurunan volume ekspor ini terus berlangsung hingga pada tahun 2014 total volume ekspor turun menjadi 3.430 ton dengan nilai 42, 8 juta dolar AS.

Sementara produksi perikanan crustacea secara keseluruhan di Indonesia diperkirakan mencapai 23% dari produksi perikanan total dunia. Produksi crustacea sebesar ini senilai kurang lebih 2,5 - 6 miliar dolar AS, dan menduduki rangking pertama dalam perdagangan perikanan dunia (BPS, 2014). Berdasarkan data BPS tersebut, perikanan crustacea Indonesia diperkirakan telah mencapai nilai kurang lebih 800 juta dolar AS. Jepang, Hongkong, USA, Taiwan dan beberapa negara Eropa merupakan tujuan ekspor berbagai jenis crustacea tersebut.

Tingginya permintaan terhadap produk jenis crustacea tersebut mendorong nelayan untuk menangkap sebanyak-banyaknya dan cenderung mengabaikan kondisi perkembangbiakan maupun ukuran yang tertangkap. Berdasarkan fenomena tersebut, KKP menerbitkan Permen KP 1/2015 jo Permen KP 56/2016 dengan tujuan untuk mengelola sumberdaya crustacea.

Diskusi mengenai status kelangkaan crustacea memang masih menjadi perdebatan. Phillips dan Smith (2006) menyatakan bahwa semua jenis lobster (Panulirus spp.) dikhawatirkan telah tereksploitasi penuh dikarenakan kegiatan penangkapan yang agresif di alam, tak terkecuali di Indonesia, seperti yang dikemukakan oleh Junaidi dkk. (2010) yang mana meningkatnya pasar domestik maupun ekspor menyebabkan penangkapan komoditas lobster semakin intensif. Akan tetapi, semua pertimbangan dan penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian Balai Riset Kelautan dan Perikanan, yang mana kegiatan penangkapan lobster di wilayah WPP-RI 573 belum melebihi potensi lestarinya (Suman dkk. 20014).

Hasil penelitian lain memperkirakan bahwa tingkat kematian lobster di alam mencapai 88 – 99%, serta hanya sedikit dampak dari pengambilan benih lobster di alam untuk keperluan budidaya karena tingginya tingkat kematian alami (Herrnkind dan Butler 1994; Phillps dkk. 2003). Childress dan Jurry (2006) juga menambahkan bahwa dengan banyaknya penelitian dan penemuan terkait lobster, para peneliti masih belum bisa memperkirakan dengan pasti dampak dari kegiatan penangkapan lobster saat ini terhadap keberlanjutan sumber daya lobster.

Adanya aturan mengenai penangkapan crustacea di alam menurut pandangan penulis, sangat baik. Permen KP nomor 56/2016 tidak melarang seluruh kegiatan penangkapan lobster, kepiting, dan rajungan; melainkan mengatur penangkapan pada kondisi, ukuran, dan berat tertentu. Misal pada lobster, penangkapan hanya boleh dilakukan dengan ketentuan tidak dalam kondisi bertelur; dan ukuran panjang karapas diatas 8 cm atau berat diatas 200 gram per ekor.

Hal tersebut akan memberikan kesempatan kepada indukan lobster untuk bereproduksi dan anakan lobster untuk mencapai ukuran dewasa, sehingga sumberdaya lobster tetap lestari dan lebih bernilai ekonomis. Penelitian Triarso dan Wibowo (2016) membuktikan bahwa implementasi Permen KP ini berdampak positif pada aspek ekonomi dan sosial terhadap nelayan Lobster di pansela Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Kebumen.

Namun demikian, minimnya sosialisasi dari penyelenggara aturan kepada stakeholder terkait menyebabkan gejolak di beberapa daerah. Kasus penangkapan nelayan di Bantul menjadi contoh minimnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah terhadap nelayan. Penelitian Furqon dkk. (2017) di Pelabuhan Ratu, Sukabumi, juga membuktikan bahwa minimnya sosialisasi menjadi faktor utama yang menghambat penerapan kebijakan Permen KP nomor 56/2016 ini.

Selain itu, KKP perlu melakukan kajian komprehensif mengenai status kemelimpahan komoditas lobster, kepiting, dan rajungan di berbagai daerah serta kondisi biologis dari masing-masing spesies sebagai landasan dalam penerapan kebijakan di tiap daerah, agar tepat sasaran.

Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) dalam dokumen Code of Conduct for Responsible Fisheries (1995) menyebutkan, hal-hal terkait keputusan untuk melakukan konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan perlu didasarkan atas tiga pertimbangan.

Pertama, berdasar pada bukti ilmiah terbaik. Artinya, bukan satu penelitian, melainkan beberapa penelitian termutakhir dengan pembacaan dan pelibatan masyarakat yang lebih demokratis.

Kedua, pengetahuan tradisional menyangkut sumber daya dan habitatnya. Pada tahap ini, keberadaan masyarakat nelayan tradisional dan lingkungannya adalah satu kesatuan yang tak luput dalam pertimbangan. Ketiga, faktor lingkungan, ekonomi, dan sosial yang relevan.

Selanjutnya, pemerintah harus mendorong kegiatan perikanan lobster, kepiting, dan rajungan dari berbasis penangkapan ke budidaya sebagai solusi jangka panjang. Namun pengembangan perikanan budidaya harus diiringi dengan melibatkan nelayan penangkap lobster, kepiting, rajungan (tidak hanya industri besar), serta memperhatikan kaidah cara budidaya ikan yang baik (Best Aquaculture Practices) agar industri budidaya perikanan dapat tumbuh berkelanjutan dan menyejahterakan.

Artikel ini telah dimuat pada Majalah Trobos Aqua, Edisi 76, 15 September – 14 Oktober 2018.

Oleh: Andhika Rakhmanda

Kolom Prof Rokhmin Dahuri pada Trobos Aqua, 15 Maret, cukup serius dan menarik untuk dikaji lebih dalam. Tulisan beliau ikut melengkapi opini yang ditulis Budhi Wibowo Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Indonesia (AP51) dan penulis sendiri di Harian Kompas, 4 Januari 2017 dan 25 Februari 2017 lalu.

Agar tulisan ini dapat dipahami secara menyeluruh, penulis akan coba membahas ulang tulisan diatas secara singkat. Sesuai dengan kronologi terbitnya, akan dimulai dengan tulisan Budhi Wibowo.

Budhi, sebagai Ketua Umum AP51, dalam tulisannya mengapresiasi terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional pada 22 Agustus 2016. Kata percepatan pada judul Inpres tersebut menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo menyadari bahwa ada hal yang tidak beres dalam industri perikanan nasional sehingga perlu dilakukan upaya khusus perbaikan dan percepatan industri perikanan nasional. Sayangnya, sampai hari ini belum terlihat langkah nyata pelaksanaan Inpres sementara industri perikanan nasional di sektor hilir sudah kekurangan bahan baku.

Sementara penulis di Kompas mencoba mengkaji kebijakan dengan cara pandang yang lebih luas. Ada nuansa bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencoba melakukan upaya pelestarian sumber daya perikanan dengan kebijakan-kebijakan yang bersifat ‘rem’, akan tetapi tidak lupa untuk mengejar setoran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan menaikkan tarif pungutan hasil perikanan (PHP) secara progresif dengan pemberlakukan PP No 75 Tahun 2015. Hasilnya cukup mengejutkan, jumlah PNBP sektor KP meroket dari Rp 77,49 miliar di tahun 2015 menjadi Rp 360,86 miliar di tahun 2016, padahal angka produksi perikanan nasional justeru menurun dari 24 juta ton di tahun 2015 menjadi 21,8 juta ton di tahun 2016.

Pandangan ini diperkuat dengan tulisan Rokhmin Dahuri (Trobos Aqua, 15 Maret). Secara terbuka, Rokhmin menilai bahwa hampir semua kebijakan dan regulasi yang diterbitkan KKP sejak November 2014 telah menghambat, bahkan menghancurkan kehidupan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pedagang hasil perikanan. Selain itu, beliau juga memaparkan fakta-fakta terkait dengan matinya usaha-usaha perikanan dari hulu ke hilir akibat dari kebijakan yang digulirkan KKP tersebut.

Berkaca dari ketiga tulisan tersebut, sepertinya kita perlu mendefinisikan kembali makna perikanan berkelanjutan (sustainable fisheries). Apakah perikanan berkelanjutan itu hanya menjaga populasi ikan namun tidak ada manfaat ekonomi yang rill? atau sebuah konsep pembangunan perikanan yang, meminjam Rokhmin Dahuri, bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang baik, mensejahterakan pelakunya, sekaligus memelihara keberlanjutan sumberd aya ikan beserta lingkungan hidupnya?

Berbagai masukan sudah dipaparkan dalam ketiga tulisan tersebut, namun yang paling urgen menurut penulis saat ini adalah: Pertama, penyederhanaan perizinan bagi pelaku usaha perikanan serta perbaikan sistem pengawasannya. Banyaknya perizinan dan lambatnya birokrasi sampai saat ini masih menjadi momok bagi pelaku usaha di Indonesia. Dengan sistem perizinan yang cepat dan mudah, keinginan untuk berusaha akan tumbuh yang pada akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Kemudian dengan sistem pengawasan yang baik, pendataan sektor kelautan dan perikanan menjadi lebih tertib sehingga baik pemerintah maupun perguruan tinggi tidak kesulitan untuk menghitung status stok ikan terbaru secara akurat. Informasi tersebut menjadi dasar penting dalam pengambilan kebijakan perikanan.

Langkah selanjutnya, berbagai regulasi yang terlalu bias dan berpotensi mematikan industri perikanan perlu dikaji kembali dan direvisi. Inpres percepatan pembangunan industri perikanan sudah dikeluarkan, tinggal bagaimana KKP sebagai pelaksana program Presiden ingin bergerak atau tidak.

Kita semua sepakat bahwa maling ikan alias illegal unreported unregulated fishing harus diperangi. Namun melihat tren produksi, produktivitas, dan status stok ikan terbaru, sangat disayangkan jika kebijakan hanya melakukan ‘rem’ saja dan membiarkan ikan mati secara alami. Karena perikanan nasional tidak tumbuh, sementara industri pasca-panennya menuju ‘sunset’.

Artikel ini telah dimuat dalam Majalah Trobos Aqua, 15 Mei 2017.

Oleh: Andhika Rakhmanda

Sudah dua tahun pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla menggebrak sektor kelautan dan perikanan. Setelah lama dipunggungi, pemerintahan Jokowi-JK berniat menjadikan sektor kelautan dan perikanan (KP) sebagai arus utama (mainstream) dalam arsitektur perekonomian Indonesia yang digembar-gemborkan sebagai poros maritim dunia. Namun, alih-alih menerapkan kebijakan yang bersifat ”gas”, berbagai kebijakan perikanan yang terbit di era Menteri Susi Pudjiastuti bisa dikatakan lebih bersifat ”rem”.

Dimulai dari terbitnya Peraturan Menteri (Permen) KP Nomor 56 Tahun 2014 dan Nomor 57 Tahun 2014 yang masing-masing mengatur moratorium izin kapal eks asing dan pelarangan alih muatan (transhipment), Permen KP Nomor 1 Tahun 2015 dan Nomor 2 Tahun 2015 tentang pelarangan pukat dan pukat hela, dan kebijakan menaikkan tarif pungutan hasil perikanan (PHP) melalui PP Nomor 75 Tahun 2015.

Jika diperhatikan, nuansa kebijakan perikanan (tangkap) dengan pola pembatasan kian menonjol. Selain karena mewabahnya praktik illegal unreported unregulated fishing yang harus diperangi, beberapa wilayah perairan Indonesia sudah mengalami gejala tangkap lebih (overfishing) seperti di utara Jawa. Akhirnya kebijakan yang dilakukan hanya berfokus pada pelestarian lingkungan demi memulihkan sumber daya perikanan.

Jumlah pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sektor KP memang meroket dari Rp 77,49 miliar pada 2015 menjadi Rp 360,86 miliar pada 2016. Namun, jika melihat data lebih dalam, kenaikan PNBP bukan akibat peningkatan produktivitas perikanan kita. Sebab, bagaimana mungkin PNBP meningkat tajam, sedangkan angka produksi perikanan nasional menurun dari 24 juta ton di tahun 2015 menjadi 21,8 juta ton di tahun 2016?

Meroketnya pencapaian PNBP sektor KP tahun 2016 lebih disebabkan pemberlakuan PP No 75/2015. PP ini menaikkan tarif pungutan hasil perikanan secara progresif dengan menerapkan formula baru bagi sistem pemungutan retribusi kegiatan kelautan dan perikanan. Sebagai perbandingan, pada aturan lama (PP No 19/2006), rumus PHP untuk usaha perikanan skala besar, yakni 2,5 persen x produktivitas kapal x harga patokan ikan (HPI). Kemudian pada PP No 75/2015, rumus berubah menjadi 25 persen x produktivitas kapal x HPI x ukuran gros ton (GT) kapal.

Sebagai contoh, satu kapal tuna longline ukuran 84 GT (skala besar), menurut informasi Asosiasi Tuna Indonesia, selama ini membayar PHP Rp 15 juta per tahun (dibulatkan) dengan rumus 2,5 persen x produktivitas kapal x HPI. Jika faktor pengali lainnya tetap dan yang dinaikkan hanya tarif royaltinya saja dari 2,5 persen menjadi 25 persen, kapal itu akan membayar PHP Rp 150 juta per tahun atau naik 10 kali lipat. Masalahnya saat ini Rp 150 juta per tahun tersebut dikalikan lagi dengan ukuran GT kapal, maka kapal tuna longline yang dimaksud akan membayar PHP Rp 150 juta x 84 atau sama dengan Rp 12,6 miliar.

Peningkatan tarif PHP juga berlaku pada usaha perikanan kecil dan menengah. Dengan rumus perhitungan sama, tarif royalti PHP usaha perikanan skala kecil naik dari 1,5 persen menjadi 5 persen dan skala menengah ditetapkan 10 persen. Hasilnya, pencapaian PNBP sektor KP meroket hingga 300 persen lebih.

Melemahkan

Perlu diperhatikan implikasi kebijakan tarif itu bagi keberlanjutan usaha perikanan ke depan. Tarif tinggi memang secara otomatis mendongkrak PNBP dan menghindari eksploitasi berlebih pada sumber daya perikanan. Namun, jika terlalu tinggi, dikhawatirkan melemahkan usaha perikanan lokal dan pada skala tertentu mungkin saja usaha perikanan menjadi tak layak secara ekonomi (unfeasible). Faktanya, sudah banyak kapal mangkrak akibat kebijakan ini. Hal ini juga akan memicu praktik mark down ukuran kapal dan manipulasi data produktivitas kapal.

Jadi, Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai pelaksana program Jokowi-JK mencoba melakukan upaya pengelolaan sumber daya perikanan dengan kebijakan yang bersifat ”rem”, tetapi tak lupa mengejar setoran PNBP dengan menaikkan tarif PHP tanpa memperhatikan kepentingan ekonomi perikanan dan kelautan secara utuh.

Lalu apa yang bisa dilakukan? Pertama, tentu saja perbaikan tata kelola perikanan, mulai dari penyempurnaan sistem perizinan perikanan yang kondusif hingga pengawasan terpadu yang efektif. Tarif pungutan hasil perikanan pada PP No 75/2015 juga perlu direvisi ke tarif yang lebih rasional agar usaha perikanan tidak mati.

Kedua, modernisasi perikanan dengan peningkatan kapasitas armada perikanan yang selama ini didominasi nelayan tradisional. Alih teknologi juga diperlukan untuk menyubtitusi alat tangkap destruktif (seperti cantrang) dengan alat tangkap yang lebih ramah lingkungan.

Ketiga, skema pembiayaan perikanan berkelanjutan perlu didorong agar nelayan maupun pembudidaya tak sulit mengakses modal usaha. Kedepan, dunia perbankan atau lembaga pembiayaan harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pendekatan perikanan berkelanjutan.

Keempat, perikanan budidaya harus didorong seiring menurunnya stok ikan dunia. Selama ini kebijakan perikanan terlalu fokus pada perikanan tangkap cenderung melupakan perikanan budidaya. Padahal, tren produksi perikanan budidaya terus naik melebihi produksi perikanan tangkap. Data terakhir BPS menunjukkan, pada 2014 produksi perikanan budidaya 14,3 juta ton atau 69 persen dari total produksi perikanan nasional.

Beberapa komoditas seperti udang bahkan menjadi primadona ekspor perikanan kita. Tahun lalu, Indonesia berjaya di peringkat kedua dengan angka ekspor udang 9.650 metrik ton (MT) ke pasar AS di bulan November. Di pasar Jepang, Indonesia juga masuk tiga besar dengan ekspor 2,4 juta kilogram udang di bulan Oktober.

Lewat perhatian kepada industri budidaya sembari membenahi manajemen perikanan tangkap, kita tak hanya akan dapat menyelamatkan kerugian ekonomi yang jumlahnya ratusan miliar rupiah, tetapi juga bisa menjamin sumber daya perikanan tetap lestari. Pada saat yang sama, usaha perikanan diyakini akan menyejahterakan nelayan dan pembudidaya serta memberikan kontribusi lebih signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Artikel ini telah dimuat dalam Surat Kabar Harian Kompas, 25 Februari 2017

Oleh: Andhika Rakhmanda

Di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo industri perikanan dan kelautan memasuki babak baru. Industri perikanan dan kelautan yang dulunya hanya menjadi pelengkap, kini mulai diprioritaskan dan perlahan-lahan mulai membaik serta menunjukkan prospek cerah.

Pada sektor perikanan budidaya misalnya, tahun ini Indonesia sedang unjuk gigi di pasar udang global. Sepanjang kuartal pertama 2016, ekspor udang asal Indonesia ke pasar Amerika Serikat (AS) dan Jepang mendominasi. Berdasarkan data yang dilansir National Marine and Fisheries Service (9/5), Indonesia membukukan angka ekspor udang sebanyak 8.909 Metrik Ton (MT) ke pasar Amerika, mengungguli pesaing terberatnya, India. Di pasar Jepang, Indonesia juga berjaya di peringkat pertama dengan membukukan ekspor sebanyak 2.174.883 kg.

Tren positif ini bisa jadi merupakan dampak dari upaya ekspansi yang dilakukan petambak udang nasional beberapa tahun belakangan ini. Harga udang yang cenderung stabil tinggi dalam 1 tahun terakhir dan keinginan pemerintah untuk menjadikan laut sebagai halaman depan Indonesia, mendorong minat para petambak dan pelaku usaha perikanan lain untuk menambah pundi-pundi hasil panen mereka. Tidak sedikit pengusaha tambak baru yang langsung terjun dalam skala semi intensif, intensif, maupun supra intensif.

Perguruan Tinggi

Meski masih menuai banyak masalah di sektor perikanan tangkap, perkembangan industri perikanan dan kelautan yang menggembirakan ini harus diimbangi dengan ketersediaan sumberdaya manusia (SDM) yang andal, agar pertumbuhannya berkelanjutan.

Salah satu tantangan terbesar ketika kita melakukan pengembangan usaha perikanan di suatu daerah adalah kebutuhan akan SDM yang memahami dan menguasai kebutuhan, keragaman, dan dinamika sektor tersebut.

Sayangnya, perguruan tinggi di Indonesia yang mengembangkan program studi di bidang perikanan dan kelautan hanya berjumlah 50 perguruan dengan level organisasi yang beragam. Mulai dari setingkat fakultas, jurusan, program studi, hingga hanya skala laboratorium. Persebaran dan kualitas perguruan tinggi negeri di bidang perikanan dan kelautan juga masih timpang antar wilayah.

Introduksi usaha perikanan (on farm), baik budidaya perikanan maupun penangkapan biasanya cenderung dilakukan pada wilayah yang dekat dengan laut atau pesisir yang secara geografis umumnya jauh dari perkotaan. Wilayah yang jauh dari kota tersebut menjadikan masyarakat yang hidup di pesisir sulit mendapatkan akses pendidikan yang bermutu. Di sisi lain, usaha perikanan memiliki tanggung jawab sosial untuk menyerap sebagian besar tenaga kerja dari masyarakat di sekitar lingkungan usaha agar manfaatnya dirasakan masyarakat sekitar.

Pada kondisi ini, tantangannya adalah bukan mencari SDM yang berkualitas melainkan mengembangkan SDM yang pada awalnya tergolong menengah kebawah. Jika mengembangkan program studi bidang perikanan dan kelautan setingkat perguruan tinggi di wilayah pesisir dirasa sulit dan butuh banyak waktu, mengembangkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bisa menjadi alternatif.

SMK bidang perikanan dan kelautan yang sudah ada juga perlu didorong untuk terus mengembangkan program studi yang sesuai dengan kebutuhan industri di wilayah sekitar. Pengalaman di Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut misalnya, SMK Perikanan dan Kelautan yang ada umumnya hanya mengembangkan program studi pelayaran dan otomotif, padahal industri perikanan dan kelautan yang berkembang beberapa tahun terakhir di daerah tersebut adalah budidaya perikanan, khususnya tambak udang.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta juga demikian. Dari 35 SMK yang terdaftar di DIY, tercatat hanya SMK Negeri 1 Temon Kulon Progo dan SMK Negeri 1 Sanden Bantul yang mengembangkan program studi bidang perikanan dan kelautan, lingkup program studinya pun hanya berfokus pada penangkapan ikan dan pengolahan hasil perikanan. Perlu pengembangan program studi budidaya perikanan mengingat masyarakat DIY saat ini sedang giat-giatnya melakukan ekspansi ke industri budidaya perikanan.

Diharapkan dengan berkembangnya SMK bidang perikanan dan kelautan di wilayah-wilayah pesisir, pelaku usaha perikanan dapat memperoleh input lulusan yang ‘siap pakai’ karena program pembelajaran di SMK pada umumnya lebih terfokus pada kompetensi yang diharapkan oleh pengguna lulusan ketimbang konten.

Upaya ini akan menarik minat generasi muda Indonesia untuk mendalami industri kelautan dan perikanan sehingga usaha perikanan dan kelautan dapat terus tumbuh dan berkelanjutan.

Artikel ini dimuat dalam Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, 15 Juli 2016

Oleh: Andhika Rakhmanda

Lonjakan harga daging sapi dan ayam potong disertai kelangkan agaknya terjadi merata di wilayah Indonesia. Setelah sempat turun rata-rata Rp 109 ribu per kilogram pada 31 Agustus 2015 lalu, berbagai media Indonesia melaporkan bahwa harga daging sapi naik dalam kisaran Rp 120 - 130 ribu per kilogram di berbagai daerah seperti Yogyakarta, Lampung, Banyumas (Jawa Tengah), Klaten (Jawa Tengah), Purwakarta (Jawa Barat), dan Palangkaraya (Kalimantan Tengah).

Sementara daging ayam potong yang diharapkan dapat menjadi alternatif juga mengalami lonjakan harga. Di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur misalnya, salah satu pedagang di Pasar Kasih, Kelurahan Naikiten 1 mengatakan bahwa harga daging ayam potong mencapai Rp 70 ribu perekor untuk ayam ukuran besar, padahal sebelum Natal 2015, harga ayam ukuran besar masih Rp 40 ribu perekor.

Beralih ke Ikan

Salah satu masalah utama yang muncul akibat kenaikan harga daging sapi dan ayam potong adalah menurunnya daya beli masyarakat terhadap daging. Lonjakan harga yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir juga berpotensi menurunkan konsumsi daging sapi dan ayam perkapita pertahun. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap asupan protein hewani masyarakat Indonesia.

Saat ini angka pemenuhan kebutuhan protein hewani masyarakat Indonesia bahkan jauh di bawah negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand. Tingkat konsumsi protein hewani Indonesia baru mencapai 60% perorang pertahun, sedangkan Vietnam dan Thailand telah mencapai 80% dan 100%. Rendahnya konsumsi protein hewani ini akan berdampak pada tingkat kecerdasan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Tentu kita tidak ingin pembangunan manusia Indonesia tertinggal dibandingkan dengan negara-negara Asia lain.

Dalam kondisi harga daging sapi dan ayam potong yang tinggi, kebutuhan protein hewani sebenarnya bisa disubtitusi dari sumber lain seperti ikan, sayangnya tingkat konsumsi ikan masyarakat Indonesia pun masih rendah, yaitu sebesar 35 kilogram perkapita pertahun. Padahal potensi Indonesia sebagai negara dengan garis pantai terpanjang ke empat di dunia dan tingkat produksi perikanan terbesar ke-13 belum sepenuhnya dioptimalkan.

Belajar dari Argentina

Pada tahun 2010, ketika harga daging di Buenos Aires naik 30% dan memicu inflasi di Argentina. Presiden Argentina, Christina Fernandez melakukan langkah yang sangat tidak konvensional dalam memerangi penyakit ekonomi tersebut. Jika sebagian besar negara menggunakan kebijakan fiskal dan moneter untuk mengendalikan inflasi, Argentina menggunakan ikan untuk meredakan rasa sakit dari masyarakat yang tagihan makanannya meningkat setiap bulan. Dengan slogan “Now there’s fish for everyone”, pemerintah Argentina menggelontorkan program ‘ikanisasi’ melalui truk-truk yang dihiasi gelombang warna biru untuk mengendalikan inflasi. Caranya, menyediakan ikan murah bagi masyarakat.

Ini langkah kontroversial, mengingat warga Argentina adalah konsumen daging sapi terbesar di dunia dan banyak yang mengaku tidak menyukai ikan. Namun dengan naiknya harga daging sapi dalam tiga bulan terakhir, ikan menjadi sulit ditolak.

Langkah berani dari Fernandez ini patut kita tiru. Terlebih dengan potensi dan produksi perikanan Indonesia yang sangat besar, sudah sepatutnya sektor perikanan dan kelautan masuk ke dalam arus utama pembangunan nasional. Dengan mendorong masyarakat untuk mengonsumsi ikan yang harganya relatif lebih murah dari daging sapi dan ayam, maka permintaan terhadap daging sapi dan ayam potong pun akan menurun. Penurunan permintaan pada daging sapi dan ayam potong ini pada akhirnya akan menjadikan harga daging sapi dan ayam potong lebih stabil ditengah minimnya ketersediaan stok sapi dan ayam kita.

Kisah Fernandez menjadi contoh bagaimana sebenarnya sektor perikanan dan kelautan dapat memainkan peran nyata dalam pembangunan suatu negara. Memang dibutuhkan kemauan dan keberanian yang kuat dari pemerintah untuk menjalankan program ini. Argentina bukanlah negara yang terlalu diperhitungkan dalam hal perikanan dibandingkan dengan Indonesia. Ia mungkin lebih dikenal dalam hal sepak bola. Akan tetapi langkah mengejutkan Fernandez tersebut cukup membuat kita merenung, besarnya potensi perikanan dan kelautan kita hari ini rasanya belum dianggap sebagai sektor yang dapat berperan penting dalam perekonomian nasional. Janganlah wacana poros maritim dunia hanya menjadi jargon-jargon kampanye semata.

Artikel ini telah dimuat dalam Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, 4 Februari 2016

Oleh: Andhika Rakhmanda

Di akhir tahun 2015, masyarakat perikanan dan kelautan Indonesia kembali dihebohkan dengan terbitnya kebijakan baru dalam bentuk Peraturan Pemerintah nomor 75 tahun 2015. PP tersebut mengatur tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Di tengah kencangnya badai penolakan stakeholder perikanan terhadap PP 75/2015, ada yang menarik jika kita mencoba membaca kebijakan-kebijakan yang muncul di era kepemimpinan Jokowi-JK.

Nuansa kebijakan perikanan tangkap dengan pola pembatasan semakin menonjol. Dimulai dari pelarangan alat tangkap, penutupan daerah penangkapan ikan, dan saat ini kebijakan tarif pungutan hasil perikanan (PHP) yang tinggi. Terlebih semua kebijakan tersebut diambil dalam 1 tahun yang sama. Pertanyaannya, apa motif dari munculnya kebijakan-kebijakan tersebut dan kemana arah kebijakan kelautan-perikanan kita setelah terbitnya PP 75/2015 ini?

PNBP versus Perikanan Berkelanjutan

Ada dua hipotesis yang mungkin dari terbitnya kebijakan PP 75/2015. Pertama, tak dapat dipungkiri bahwa PNBP menjadi indikator paling mudah untuk menilai kemajuan suatu sektor. Apalagi kritik terhadap KKP pada era-era sebelumnya selalu saja soal minimnya kontribusi sektor perikanan dan kelautan terhadap penerimaan PNBP di tengah-tengah potensi yang besar. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, sejak awal menjabat juga mengatakan akan mendongkrak PNBP kementriannya dari Rp 300 milyar menjadi Rp 1,4 triliun. Jadi kebijakan tarif ini, menurut penulis tidak lepas dari upaya untuk meningkatkan PNBP dari sektor perikanan dan kelautan.

Kedua, dilihat dari nuansa kebijakannya. Ada kecenderungan kebijakan perikanan tangkap saat ini diarahkan kepada pengelolaan perikanan berkelanjutan (sustainability fisheries). Beberapa kebijakan seperti pemberantasan Illegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing secara serius, pelarangan alat tangkap destruktif, dan lain-lain mulai membuahkan hasilnya dengan meningkatnya hasil tangkapan nelayan di beberapa daerah. Kebijakan tarif ini pun erat hubungannya dengan pengelolaan kuota penangkapan ikan yang mendorong sumberdaya perikanan kita tetap lestari.

Namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian dan catatan penulis. Pertama, rumus perhitungan pungutan hasil perikanan (PHP) dinilai terlalu memberatkan nelayan lokal. Perbandingannya sebagai berikut. Pada PP No. 19 tahun 2006, rumus PHP untuk usaha perikanan skala besar yakni 2,5% x Produktivitas Kapal x Harga Patokan Ikan (HPI). Kemudian pada PP No. 75 tahun 2015, rumus tersebut berubah menjadi 25% x Produktivitas Kapal x HPI x Ukuran Gross Ton (GT) Kapal.

Contoh konkrit misalnya, satu Kapal Tuna Longline ukuran 84 GT (skala besar) menurut informasi dari Asosiasi Tuna Indonesia selama ini membayar PHP sebesar Rp 15 juta/tahun (dibulatkan) dengan rumus 2,5% x Produktivitas Kapal x HPI. Bila faktor pengali lainnya tetap dan yang dinaikkan hanya tarif royaltinya saja dari 2,5% menjadi 25%, maka kapal tersebut akan membayar PHP sebesar Rp 150 juta/tahun atau naik 10 kali lipat. Masalahnya saat ini (PP 75/2015) Rp 150 juta/tahun itu dikalikan lagi dengan ukuran GT Kapal, maka Kapal Tuna Longline yang dimaksud akan membayar PHP sebesar Rp 150 juta x 84, atau sama dengan Rp 12,6 milyar.

Peningkatan tarif PHP ini juga berlaku pada usaha perikanan skala kecil dan menengah. Dengan rumus perhitungan yang sama, tarif royalti PHP usaha perikanan skala kecil naik dari 1,5% menjadi 5% dan untuk skala menengah ditetapkan sebesar 10%.

Perlu diperhatikan implikasi dari kebijakan tarif tersebut bagi keberlanjutan usaha perikanan tangkap kedepan. Tarif yang tinggi memang secara otomatis akan mendongkrak PNBP dan menghindari eksploitasi berlebih pada sumberdaya perikanan. Namun jika terlalu tinggi dikhawatirkan akan melemahkan usaha perikanan lokal dan pada skala tertentu mungkin saja usaha perikanan menjadi tidak layak secara ekonomi (unfeasible). Hal ini juga akan memicu terjadinya praktik markdown ukuran kapal dan manipulasi data produktivitas kapal.

Kedua, jika arahnya adalah perikanan berkelanjutan, mengapa KKP membuka peluang beroperasinya alat tangkap trawl (pukat harimau) kembali? PP 75/2015 secara mengejutkan memberikan legitimasi penggunaan alat tangkap trawl dengan memberlakukan pungutan PNBP, padahal penggunaan trawl sudah dilarang sesuai Keppres No. 39 tahun 1980 dan UU No. 31 tahun 2004. Hal ini juga bertentangan dengan semangat Menteri Kelautan dan Perikanan untuk melarang penggunaan alat tangkap destruktif. Penggunaan trawl terbukti merusak lingkungan, memperdalam jurang ketidakadilan dalam pemanfaatan sumberdaya, bahkan memicu konflik kelas antara kapal pengguna trawl dengan nelayan-nelayan tradisional.

Berdasarkan catatan di atas, tampak bahwa arah kebijakan ekonomi kelautan dan perikanan kita lebih dekat pada hipotesis yang pertama. Fakta bahwa sampai Desember 2015 penerimaan PNBP KKP baru mencapai Rp 40 milyar menjadi penguat hipotesis tersebut. Ada gejala bahwa pemerintah (KKP) berniat mengejar setoran PNBP tanpa memperhatikan kepentingan ekonomi perikanan dan kelautan secara utuh. Tentu ini sebuah kemunduran besar dan patut menjadi perhatian bagi kita. Wallahu’ alam.

Artikel ini telah dimuat di majalah TROBOS Aqua Edisi 44, 15 Januari - 14 Februari 2015.

Perdebatan tentang “kemiskinan” akhir-akhir ini sebenarnya hanyalah pengulangan polemik lagu lama. Nyanyian ini bergema di mana-mana, disenandungkan oleh banyak orang dalam berbagai kesempatan, khususnya setelah rilis laporan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) molor dari jadwal yang seharusnya. Biasanya BPS merilis laporan Susenas pada Juli setiap tahunnya, namun untuk tahun ini rilis yang ditunggu tak kunjung terbit. Penundaan ini menimbulkan dugaan adanya penyembunyian data oleh BPS karena indikator perekonomian tidak sesuai dengan keinginan pemerintah. Alhasil polemik dan pertentangan pendapat tentang kemiskinan mengudara dengan nada tinggi pada awal masa bakti Kabinet Kerja Jokowi-JK.

Sebagai persoalan lama namun senantiasa relevan dengan situasi sekarang, kemiskinan tetap menjadi perhatian kita. Orang bisa berbeda pendapat dengan orang lain bila melihat kemiskinan karena menggunakan alat ukur dan kriteria berlainan. Penentuan desa miskin atau tidak, misalnya, berbeda jumlah variabelnya untuk desa di pedesaan dan desa di perkotaan. Batas garis kemiskinan antara desa dan kota pun berlainan, karena perbedaan nilai pengeluaran untuk mencukupi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan. Secara kuantitatif upaya pengentasan kemiskinan, menurut data BPS, dapat dinilai menunjukkan kemajuan. Bila tahun 1976 terdapat 40,08 persen penduduk miskin maka tahun 2014 tinggal 11,25 persen atau dari 54,2 juta menjadi 28,28 juta penduduk miskin.

Batas kemiskinan yang dipatok untuk memilah-milah penduduk Indonesia ke dalam kategori miskin dan tidak miskin senantiasa direvisi setiap 3 tahun. Tahun 2014 pemerintah Indonesia mendefinisikan garis kemiskinan dengan pendapatan Rp 312.328/kapita/bulan. Namun apa artinya rata-rata pengeluaran setiap hari Rp 10.410? Kualitas gizi makanan seperti apa yang dapat disantap dengan pengeluaran sepuluh ribu rupiah setiap hari? Kondisi perumahan, bahan bakar, sandang, pendidikan, kesehatan, dan transportasi seperti apa lagi yang dapat dibiayai dengan pengeluaran sekecil itu? Sungguh, kualitas kehidupan yang memilukan hati. Barangkali kondisinya sangat tidak manusiawi.

Secara garis besar ada dua cara orang memandang kemiskinan. Sebagian orang berpendapat bahwa kemiskinan adalah suatu proses, sedangkan sebagian lagi memandang sebagai suatu fenomena di dalam masyarakat.

Sebagai suatu proses, kemiskinan mencerminkan kegagalan suatu sistem masyarakat dalam mengalokasikan sumberdaya dan dana secara adil kepada anggota masyarakatnya.[1] Dengan demikian kemiskinan dapat dipandang pula sebagai salah satu akibat dari kegagalan kelembagaan pasar (bebas) dalam mengalokasikan sumberdaya yang terbatas secara adil kepada seluruh anggota masyarakat. Faham ini mengemukakan konsep tentang kemiskinan relatif atau yang sering pula dikenal sebagai kemiskinan struktural.

Pandangan tentang kemiskinan sebagai suatu fenomena atau gejala dari suatu masyarakat melahirkan konsep kemiskinan absolut. Sejalan dengan konsep absolut ini, maka Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan suatu individu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Walaupun secara sepintas ada perbedaan faham tentang definisi kemiskinan, tetapi jika dilihat hubungan sebab akibat dari kemiskinan itu, maka kesimpulannya bahwa kedua konsep kemiskinan tersebut tidak dapat dipisahkan. Jika dalam suatu masyarakat terjadi ketidakadilan dalam pembagian kekayaan, maka sebagian anggota masyarakat yang posisinya lemah menerima bagian kekayaan terkecil. Karena itu golongan yang lemah ini akan menjadi miskin. Sebaliknya jika sebagian anggota masyarakat itu miskin, maka golongan ini akan mempunyai posisi yang lemah dalam penentuan pembagian kekayaan di dalam masyarakat tersebut.

Pada saat ini, konsep penghitungan kemiskinan yang dipergunakan tidak hanya menghitung kemiskinan absolut saja melainkan juga memperhitungkan kemiskinan relatif. Indeks kemiskinan yang dikembangkan dewasa ini merupakan indeks gabungan yang memperhatikan komponen-komponen sebagai berikut: (1) proporsi penduduk miskin, (2) kesenjangan (gap) pendapatan dalam populasi, dan (3) indeks ketidakmerataan distribusi pendapatan.

Jika pemerintah ingin menyusun program penanggulangan kemiskinan yang efektif, atau ingin mengukur keberhasilan dari program anti kemiskinannya, maka pertama-tama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi kemiskinan berdasarkan tolok ukur tertentu.

Pada akhirnya pengentasan kemiskinan tidak boleh berhenti pada pemikiran konsepsional, melainkan harus terwujud dalam program nyata. Untuk itu perlu didengar ratapan si miskin: “Saya lapar dan Anda membentuk tim yang meneliti kelaparan; saya tak punya rumah dan Anda menyimpan laporan tentang keadaan buruk saya; saya sakit dan Anda menyelenggarakan seminar tentang situasi kekurangmampuan saya; Anda meneliti seluruh aspek keadaan buruk saya; tetapi saya tetap lapar, tak punya rumah dan sakit.”

Andhika Rakhmanda

Kalianda, 29 Agustus 2015

Gombal Jakarta: Kemiskinan | Illustrated by Ridwan Syahroni

[1] Pakpahan, A dan Hernanto. 1992. A Pragmatic Approach to Knowledge Generation for Supporting Poverty Allevation Programs, dalam Poverty Allevation with Sustainable Agricultural and Rural Development in Indonesia. Proceeding of a National Seminar and Workshops. Bogor. CASER and CIFAD. 1992. Hal. 210-225.

Langganan: Postingan ( Atom )