Dialog

Oleh: Andhika Rakhmanda

Tiga tahun Presiden Joko Widodo memimpin Indonesia, banyak pencapaian yang telah dilakukan, khususnya dalam pembangunan infrastruktur. Bertambahnya jalan tol sepanjang 560 km, jalan trans Papua, Sumatera, Kalimatan, jembatan dan lain-lain, merupakan sebuah prestasi yang tidak pernah dicapai dalam pemerintahan sebelumnya.

Namun, pembangunan infrastruktur yang megah itu tidak berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja. Data BPS pada 2016 menunjukkan, penyerapan tenaga kerja di sektor konstruksi justru turun 230 ribu orang. Para ekonom dalam berbagai kesempatan pun menyatakan bahwa daya beli masyarakat jatuh, yang berakibat pada bertambahnya penduduk miskin.

Target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 sebesar 7 persen/tahun memang sudah tepat. Namun sayangnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai 5 persen/tahun dalam tiga tahun terakhir (BI, 2017). Sifat pertumbuhannya pun kurang berkualitas, hanya menciptakan lapangan kerja untuk 250 ribu orang per 1 persen pertumbuhan.

Artinya, dalam setahun pertumbuhan ekonomi kita hanya dapat menyediakan lapangan kerja untuk sekitar 1,25 juta orang saja. Padahal, setiap tahun angkatan kerja baru bertambah kurang lebih 3 juta orang. Sebagai perbandingan, sejak awal 1980 hingga sebelum krisis keuangan Asia 1997, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 7 persen/tahun dengan penciptaan lapangan kerja rata-rata 400 ribu orang per 1 persen pertumbuhan.

Rendahnya penyerapan tenaga kerja disebabkan karena sumber pertumbuhan ekonomi selama 3 tahun terakhir sebagian besar berasal dari sektor non-tradable seperti keuangan dan jasa yang sebagian besar terkonsentrasi di wilayah Jabodetabek dan wilayah perkotaan lainnya.

Sumber: Faisalbasri.com

Sejak tahun 2000 pertumbuhan sekor tradable selalu lebih lambat daripada sektor non-tradable dengan kecenderungan kesenjangannya semakin lebar. Oleh karena itu, Indonesia harus memacu pertumbuhan ekonomi dari sektor rill tradable, seperti kelautan-perikanan (KP), pertanian, kehutanan, ESDM, dan industri manufaktur. Sebab, sektor rill tradable mampu membuka lapangan kerja untuk sekitar 500 ribu orang per 1 persen pertumbuhan, sementara sektor non-tradable hanya sekitar 150 ribu orang (Bappenas, 2012). Lebih dari itu, lokasi kegiatan sektor rill tradable pada umumnya di wilayah pesisir, pulau kecil dan perdesaan, sehingga akan mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah dan ketimpangan sosial-ekonomi.

Sebagai negara kepulanan terbesar di dunia, sektor KP mestinya dapat menjadi penggerak (prime mover) perekonomian nasional. Meskipun kontribusi sektor KP terhadap PDB masih relatif rendah (3,5%), namun peran sektor KP bagi ekonomi mikro dan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat cukup signifikan. Sektor ini telah menyediakan lapangan kerja bagi sekitar 2,7 juta nelayan laut, 0,5 juta nelayan perairan umum darat, dan 3,5 juta pembudidaya perikanan di perairan laut, payau, dan tawar.

Sekitar 6,7 juta pekerja sektor perikanan tangkap dan budidaya tersebut diperkirakan telah membangkitkan lapangan kerja pada industri hulu dan hilirnya sebanyak 1,5 kali dari jumlah tersebut, yakni 10,05 juta. Dengan demikian, jumlah penduduk yang bekerja di sektor KP sekitar 16,75 juta orang atau 13,37 persen dari total angkatan kerja Indonesia.

Memilih Fokus

Salah satu janji Presiden Joko Widodo pada saat kampanye pemilihan presiden 2014 lalu adalah meningkatkan produksi perikanan dua kali lipat pada tahun 2019. Pertanyaannya, bagaimana kerangka pelaksanaan janji tersebut, mengingat pemerintahan Jokowi hanya menyisahkan waktu 2 tahun lagi? Bila produksi perikanan tahun 2014 sebesar 20,8 juta ton, maka produksi perikanan tahun 2019 ditarget 40-45 juta ton. Dengan produksi perikanan sebesar itu, maka tumpuannya jelas pada perikanan budidaya. Mengapa demikian?

Pertama, produksi perikanan tangkap tumbuh stagnan dan sudah mencapai batasnya. Pasokan ikan dan produk perikanan lain dari sub-sektor perikanan tangkap di laut pada 2015 mencapai 6,2 juta ton atau 95 persen dari potensi produksi lestari (Maximum Sustainable Yield, MSY) sumberdaya ikan laut Indonesia, yakni 6,5 juta ton per tahun. Sementara itu, total produksi dari perikanan tangkap di perairan umum darat (sungai, danau, waduk) pada tahun yang sama sebesar 0,47 juta ton atau 52 persen dari nilai MSY-nya (0,9 juta ton per tahun).

Berdasarkan FAO’s Code of Conduct for Responsible Fisheries (1995), agar kelestarian sumberdaya ikan dan usaha perikanan dapat terjamin, laju penangkapan ikan yang diperbolehkan (Total Allowable Catch) tidak boleh melebihi 80 persen dari nilai MSY-nya. Artinya, pasokan ikan dari perikanan tangkap laut dan perairan umum seluruhnya maksimum sebesar 5,92 juta ton setiap tahunnya. Dengan demikian, total produksi perikanan tangkap laut dan perarian umum darat yang pada tahun 2015 mencapai 6,67 juta ton telah melebihi standar perikanan berkelanjutan FAO.

Padahal kebutuhan akan ikan dan produk perikanan lain terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang keunggulan gizi ikani. Oleh karena itu, perikanan budidaya dapat menjadi tumpuan dalam menjawab tantangan tersebut. Terkait dengan realisasi janji Presiden Jokowi, perikanan budidaya dibebankan produksi hingga mencapai 33 juta ton di tahun 2019.

Kedua, potensi perikanan budidaya belum sepenuhnya termanfaatkan. Indonesia memiliki garis pantai terpanjang keempat di dunia dengan panjang mencapai lebih dari 95.181 kilometer. Potensi tersebut jika dimanfaatkan untuk pengembangan budidaya perikanan di perairan laut dan payau tentu berpeluang menghasilkan devisa yang besar bagi Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sebagai contoh pada usaha budidaya udang vannamei misalnya. Jika kita mampu mengusahakan 100.000 ha tambak udang intensif (3,5% dari total potensi luas tambak nasional) dengan produktivitas rata-rata 40 ton/ha/tahun, maka dapat diproduksi 40 juta ton udang/tahun.

Dengan harga udang on-farm rata-rata 5 USD/kg, kita dapat menghasilkan 20 miliar USD/tahun. Bila diekspor setengahnya saja, kita akan meraih devisa 10 miliar USD/tahun. Bandingkan dengan nilai ekspor seluruh produk perikanan Indonesia tahun lalu yang hanya 3,5 miliar USD. Kemudian terkait dengan penyerapan tenaga kerja, jika rata-rata 1 ha tambak udang intensif membutuhkan 4 orang tenaga kerja, maka dari 100.000 ha tambak udang intensif dapat ditumbuhkan lapangan kerja untuk sekitar 400.000 orang. Belum lagi tenaga kerja yang dibutuhkan pada industri hulu dan hilir-nya seperti pembenihan (hatchery), pabrik pengolahan udang, serta industri penunjang seperti pakan, probiotik, es batu, dan sebagainya.

Kini saatnya pemerintah mendorong sektor kelautan dan perikanan, khususnya perikanan budidaya sebagai penggerak perekonomian Indonesia. Ini perlu ditunjang penciptaan iklim investasi yang kondusif, penyederhanaan perizinan, dukungan IPTEK, serta insentif permodalan. Dengan demikian, industri perikanan dapat tumbuh, menyejahterakan, dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Artikel ini dimuat di Harian Koran Jakarta (17 Januari 2018) dengan judul Membangun Perikanan Budi Daya

Oleh: Andhika Rakhmanda

Memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) industri udang dirasa paling siap diantara komoditas perikanan lainnya. Hal ini karena sistem logistik industri perudangan sudah tertata dari hulu ke hilir. Bicara masalah pasar, permintaan udang relatif stabil dan tidak semua negara mampu menyuplai.

Saat ini sebagian besar kebutuhan udang dunia di produksi oleh negara-negara di ASEAN seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina, Myanmar, ditambah negara Asia seperti India, Cina, dan Bangladesh. Indonesia menjadi salah satu pemimpin pasar udang dunia, terutama untuk pasar udang Amerika dan Jepang

Tahun ini, berdasarkan data yang dilansir oleh National Marine and Fisheries Service (9/5), Indonesia membukukan angka ekspor udang sebanyak 8.909 Metrik Ton (MT) ke pasar Amerika, mengungguli pesaing terberatnya, India. Di pasar Jepang, Indonesia juga berjaya di peringkat pertama dengan membukukan ekspor sebanyak 2.174.883 kg.

Terkait kebutuhan udang dunia, saat ini ada tiga pasar utama yang menjadi tujuan yakni Amerika Serikat (AS), Jepang, dan Eropa. Misalnya saja AS rata-rata setiap tahunnya membutuhkan udang sekitar 550 - 570 ribu ton. Kebutuhan Jepang berkisar 200 ribu ton per tahun, sementara Uni Eropa kebutuhannya berkisar 460 ribu ton per tahun.

Mengkalkulasi total kebutuhan udang dunia dari tiga pasar utama internasional, diperkirakan kebutuhan udang dunia dunia berkisar 1,1 - 1,2 juta ton per tahun. Jika dilihat lagi turunannya, kebutuhan udang dunia 1,1 juta – 1,2 juta ton per tahun tersebut tersaji dalam berbagai bentuk olahan seperti head on shell on atau udang utuh beku, udang tanpa kepala (headless), udang kupas (peeled), hingga udang siap masak (ready to cook). Artinya, kebutuhan udang dalam bentuk biomassa lebih besar lagi karena udang yang sudah dikupas itu kehilangan sekitar 30 % biomassa.

Ancaman Penyakit

Mendominasinya udang Indonesia di pasar Amerika dan Jepang tidak terlepas dari kondisi Vietnam, Thailand dan Malaysia yang masih menghadapi penyakit Early Mortality Syndrome (EMS). Penyakit sampai saat ini memang menjadi masalah utama pada industri budidaya udang.

Indonesia pun tidak lepas dari ancaman penyakit. Beberapa penyakit endemik di Indonesia seperti whitespot, Infectious Myonecrosis Virus (IMNV), dan White Feces Disease (WFD) sampai saat ini belum sepenuhnya bisa kita tangani. WFD misalnya, sudah menyerang sejak 2014 dan kini semakin merajalela.

Penyebab munculnya penyakit pada udang dipengaruhi oleh tiga faktor utama yakni udang atau inang, mikroorganisme parasit atau patogen dan lingkungan yang mendukung terjadinya penyakit (favourable environment). Jika salah satu faktor tidak ada atau tidak memenuhi syarat maka penyakit tidak akan terjadi.

Terapkan CBIB

Menghadapi ancaman penyakit dan kegagalan panen serta dalam rangka menjawab tantangan permintaan udang dunia yang terus meningkat, penerapan cara budidaya ikan yang baik (CBIB) menjadi keharusan bagi petambak. CBIB secara filosofi adalah proses produksi ikan atau udang yang bertanggung jawab terhadap empat unsur, yaitu lingkungan, keamanan pangan (food safety), sosial, dan ketertelusuran (traceability).

Dari sisi tanggung jawab lingkungan misalnya, penerapan CBIB akan mendorong petambak untuk menyiapkan effluent water treatment atau Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), yaitu kolam yang digunakan untuk mengolah kembali limbah tambak sebelum dibuang ke laut atau perairan umum.

Hal ini penting karena air dari laut atau perairan umum tersebut pada akhirnya akan kita gunakan kembali untuk proses budidaya. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka proses budidaya ibarat bom waktu yang tinggal menunggu kolaps saja karena kualitas lingkungan perairan tambak terus menurun.

Sebetulnya pemerintah sudah memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi CBIB secara gratis, namun kesadaran petambak untuk melakukan sertifikasi masih minim. Belum adanya manfaat langsung dari penerapan CBIB, seperti perbedaan harga misalnya, menjadikan petambak enggan melakukan sertifikasi.

Artikel ini telah dimuat dalam Majalah Trobos, Edisi 53. 15 Oktober - 14 November 2016